Ketika Perempuan Nelayan Pesisir Lampung Timur Bicara!
Diskusi Publik Perempuan Nelayan di Pesisir Lampung Timur. Foto: L-86.LIPUTAN86.ID – Jika Anda makan ikan asin, rajungan kupas, atau ikan segar di pasar pagi ini, kemungkinan besar yang mengerjakannya bukan nelayan laki-laki. Melainkan perempuan pesisir yang bekerja hingga larut malam.
Fakta itulah yang dibongkar dalam Diskusi Publik “Saatnya Perempuan Nelayan Bicara, Kedaulatan Pangan Lokal” di Sekretariat Kelompok Perempuan Mbaris Lestari, Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Kamis (5/11/2026) sore.
Berbarengan dengan Hari Perempuan Nelayan Internasional, diskusi ini bukan sekadar kumpul-kumpul. Ini adalah perjuangan panjang untuk menjelaskan kepada publik, siapa sebenarnya penjaga pangan laut Indonesia.
Ketua Mbaris Lestari, Ezra Dwi Lestari, meluruskan anggapan yang selama ini salah kaprah. Banyak yang mengira nelayan hanya yang melaut. Padahal perempuan nelayan adalah mereka yang menggerakkan seluruh rantai kerja perikanan.
“Perempuan di Lampung Timur itu peran ganda, urus rumah dan cari duit. Dari pengolahan ikan, pengasinan, pengupasan rajungan, sampai jadi pengecer ikan di pasar, semua dikerjakan perempuan,” ungkap Ezra.
Tanpa perempuan, ikan hasil tangkapan suami tidak akan punya nilai jual. Merekalah yang mengolah, mengawetkan, dan memasarkan. Mereka adalah tulang punggung ekonomi pesisir yang selama ini tak terlihat.
Namun pengakuan itu justru hilang di dalam hukum. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, kata Perempuan hanya muncul satu kali. Itu pun hanya dikaitkan dengan urusan kerumahtanggaan nelayan, bukan sebagai aktor utama yang setara.
Dampaknya bukan sekadar soal sebutan. Karena tidak diakui sebagai nelayan, perempuan tidak bisa mengakses Kartu Nelayan, tidak bisa mengakses BBM subsidi atas nama sendiri, tidak bisa mengakses bantuan alat tangkap, modal usaha, hingga asuransi nelayan.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini melegitimasi diskriminasi! Dari 3,9 juta perempuan nelayan di Indonesia, yang diakui profesinya sebagai nelayan kurang dari 100 orang. Sisanya dianggap tidak ada!” tegas Ezra.
Sekretaris Dinas P3AP2KB Lampung Timur, Titin Wahyuni, mengajak perempuan untuk berhenti saling menyalahkan dan mulai mencari jalan mandiri secara ekonomi.
“Di tengah kondisi yang tak menentu, mari berhenti saling menyalahkan. Diskusi ini harus jadi jalan mencari solusi agar kita bisa berbuat untuk mandiri,” ujar Titin.
Direktur Yayasan Lembaga Pembinaan Masyarakat Desa (YPLMD) Lampung, Drs. Ahmad Haryono, menjelaskan kedaulatan pangan lokal bukan soal ada atau tidaknya makanan, tapi soal siapa yang menguasai pangan itu. Menurutnya, kedaulatan dimulai dari hal terkecil.
“Perempuan harus kreatif. Kedaulatan pangan lokal itu dimulai dari memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah kita,” katanya.
Jika perempuan bisa mengolah pekarangan dan mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah, mereka tidak akan lagi bergantung pada tengkulak dan harga pasar yang menjatuhkan.
Perwakilan Solidaritas Perempuan Sebay Lampung menambahkan, kemiskinan di Indonesia justru banyak disumbang dari wilayah pesisir. Dan di setiap krisis itu, perempuanlah yang selalu jadi korban pertama diskriminasi.
Semua teori itu menjadi nyata saat sesi testimoni.
Sito Mariyam, istri nelayan sekaligus pembudidaya tambak, bersuara lirih. Panen gagal, tangkapan melaut susah, cuaca tak menentu, tapi bantuan tak pernah menyentuh perempuan seperti dirinya. Karena namanya tidak tercatat sebagai nelayan.
Turana, nelayan Muara Gading Mas, mengecam ribetnya pembuatan surat untuk membeli BBM subsidi. Padahal tanpa BBM, perahu tak bisa melaut.
Ia juga menyoroti bangkai-bangkai kapal yang menumpuk di pancer muara pesisir pantai, dibiarkan membusuk tanpa solusi.
Keluhan serupa datang dari pembudidaya lele. Harga pakan melambung tinggi, tapi harga jual lele tetap murah.
Diskusi itu berakhir dengan satu kesimpulan yang jelas. Mengakui perempuan nelayan bukan soal belas kasihan. Ini soal keadilan dan masa depan pangan Indonesia. Jika 3,9 juta perempuan ini diakui dan diberdayakan, laut Indonesia akan jauh lebih sejahtera. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar